SEARAH.CO- Kelulusan siswa-siswi biasanya identik dengan mengadakan perpisahan yang begitu meriah. Bahkan ada juga yang berpergian keluar daerah untuk merayakan.
Namun, kali ini DPRD Provinsi Jambi meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jambi untuk segera menerbitkan surat edaran larangan praktik pungutan perpisahan kelulusan siswa-siswi yang tidak transparan dan memaksa.
“Jangan sampai momen kelulusan yang seharusnya penuh suka cita, justru meninggalkan duka ekonomi bagi wali murid,” ujar Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata, Senin (27/4/2026).
Menurutnya, pendidikan adalah hak dasar rakyat, bukan komoditas untuk ajang seremonial yang memberatkan bagi siswa-siswi maupun orang tua mereka.
“Kita harus memastikan tidak ada satupun orang tua murid yang berhutang hanya demi membiayai acara perpisahan sekolah,” jelasnya.
Selain itu, ia juga melarang kepada pihak sekolah adanya intimidasi seperti penahanan ijazah ataupun rapor, apabila orang tua siswa-siswi tidak membayar perpisahan kelulusan.
Tidak hanya itu, Disdik Provinsi Jambi juga diminta untuk menyediakan hotline khusus pengaduan pungutan liar (pungli) terkait perpisahan yang bisa diakses langsung oleh wali murid.
Sementara, Kurniadi Hidayat yang merupakan orang tua siswa juga keberatan apabila perpisahan kelulusan siswa-siswi dilaksanakan secara bermewah-mewahan ataupun berpergian keluar daerah.
Hal tersebut, menurutnya dapat memberatkan siswa-siswi itu sendiri maupun orang tua yang kondisi ekonominya masuk dalam kategori kurang mampu.
“Menurut saya, ini secara global ya, tidak usah ada yang namanya perpisahan berlebihan. Nanti beban iurannya diminta kepada siswa, itu gak ada manfaatnya,” ujarnya.
Apabila ingin melaksanakan perpisahan kelulusan, disampaikan dia, cukup menggelar doa dan foto bersama di sekolah. Karena hal itu lebih berkesan dari pada bermewah-mewahan yang dapat memberatkan orang tua.
“Itu tidak perlu ada makanan, cukup doa bersama, itu lebih berkesan,” sebutnya.
