SEARAH.CO- Beredar kabar bahwa seorang guru berinisial RV di SMAN 10 Kota Jambi diduga mengalami pelecehan, yang diduga dilakukan oleh kepala tata usaha (TU) berinisial PH.
Berdasarkan informasi, dugaan pelecehan tersebut terjadi di lingkungan sekolah sebelum upacara peringatan hari lahir Pancasila, Senin (1/6/2026).
Menurut keterangan suami guru berinisial HF itu mengatakan, bahwa saat itu istrinya sedang berbincang dengan beberapa rekan guru di lingkungan sekolah. Namun, secara tiba-tiba Kepala TU sekolah itu datang dan diduga memegang paha istrinya.
“Istri saya lagi ngobrol dengan kawan-kawannya sebelum upacara dimulai. Tiba-tiba pak PH itu memegang paha istri saya,” katanya, Selasa (2/6/2026).
Merasa terkejut dengan tindakan oleh Kepala TU SMAN 10 Kota Jambi itu, guru yang diduga mengalami pelecehan spontan saja langsung berteriak. Sehingga menarik perhatian guru dan siswa disana.
“Karena kaget, istri saya langsung teriak. Guru-guru dan murid yang ada disitu langsung melihat kejadian itu,” kata dia.
Setelah kejadian itu, muncul sejumlah pengakuan dari pihak sekolah yang menyebut tindakan serupa diduga bukan pertama kali terjadi.
Menurutnya, beberapa orang yang berada di lokasi mengakui pernah mendengar maupun mengetahui adanya kejadian serupa sebelumnya.
“Bahkan ada beberapa pernyataan yang mengiyakan kalau kejadian-kejadian sebelumnya memang pernah terjadi,” kata HF.
Selain itu, dikatakan dia, kepala sekolah dan salah seorang guru disebut turut menyampaikan bahwa Kepala TU itu diduga pernah melakukan tindakan serupa.
“Katanya kepala sekolah dan salah satu guru juga bilang kalau dia memang sudah sering seperti itu,” ujarnya.
Ia menambahkan, bahwa Kepala TU tersebut telah mengakui perbuatannya meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi tindakan serupa.
“Dia sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kejadian yang sama. Jadi persoalan ini sudah damai,” jelasnya.
Kendati, ia menegaskan perdamaian tersebut tidak menghapus tuntutannya agar sanksi terhadap Kepala TU tersebut tetap dijalankan sesuai hasil kesepakatan mediasi.
Menurutnya, pemberian sanksi penting sebagai bentuk tanggungjawab atas tindakan yang telah terjadi sekaligus untuk memberikan efek jera.
“Saya meminta Dinas Pendidikan dan pihak sekolah memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku sesuai dengan hasil kesepakatan dalam mediasi,” sebutnya.
Ia juga meminta pihak sekolah memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi istrinya selama menjalankan tugas sebagai guru di SMAN 10 Kota Jambi.
Ia berharap istrinya dapat kembali bekerja dengan tenang tanpa merasa khawatir atau mendapatkan tekanan setelah peristiwa tersebut.
“Saya juga meminta jaminan keamanan dan kenyamanan bagi istri saya selama berada di lingkungan sekolah,” ungkapnya.
Akan tetapi, hingga berita ini diturunkan Kepala SMAN 10 Kota Jambi Nova Deswita saat dikonfirmasi melalui pesan maupun telepon WhatsApp belum memberikan keterangan atas hal tersebut.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi M Umar mengatakan, bahwa saat ini Tim Pengawas Disdik telah turun ke SMAN 10 Kota Jambi untuk melakukan mediasi atas hal tersebut.
“Informasinya kemarin sudah di mediasi oleh kepala sekolah dan hari ini pengawas kita sudah bergerak ke sekolah untuk memediasi antar pihak yang berkonflik. Mudah-mudahan bisa selesai secepatnya,” katanya.
Ketua DPRD Provinsi Jambi M Hafiz Fattah mengatakan, bahwa pihaknya meminta Disdik Provinsi Jambi untuk segera memanggil pihak-pihak terkait untuk melakukan penelusuran atas hal tersebut.
“Kalau memang benar terjadi, saya kita ada hal yang perlu diperbaiki dari TU-TU yang ada di sekolah. Kalau memang ini mungkin kesalahpahaman maka dapat diselesaikan di tingkatan dinas,” kata M Hafiz.
Politisi muda itu juga berharap kejadian tersebut tidak terulang kembali di dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Karena sejatinya sekolah adalah tempat mencetak generasi penerus dimasa depan yang baik dan berkualitas.
“Kita harap jangan ada lagi dunia pendidikan yang tercoreng di Provinsi Jambi. Karena kita tahu dalam tahun ini saja sudah berapa kali konflik antar pendidikan dan pelajar, serta ini antar pengajar dan TU,” jelasnya.
Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi Samsul Riduan mengatakan, bahwa pihaknya telah meminta Disdik Provinsi Jambi untuk melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap hal tersebut.
Menurutnya, saat ini Disdik Provinsi Jambi tengah melakukan klarifikasi terhadap pihak sekolah guna memperoleh informasi yang utuh terkait hal tersebut.
“Kepala sekolahnya sedang dipanggil diknas untuk klarifikasi sebenarnya seperti apa,” kata Samsul Riduan.
DPRD Provinsi Jambi sendiri mendukung langkag-langkah investigasi yang dilakukan agar kasus dugaan pelecehan tersebut dapat diungkap secara transparan dan objektif.
Tidak hanya itu, DPRD Provinsi Jambi juga berharap seluruh satuan pendidikan dapat menjadikan peristiwa sebagai pelajaran penting untuk memperkuat pengawasan dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.
“Kita berharap tidak ada lagi kejadian seperti itu, ini menjadi contoh. Jangan sampai terjadi kembali,” pungkasnya.
