SEARAH.CO- Harga Liquefied Petroleum Gas (LGP) nonsubsidi ukuran 12 kilogram mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tentu ini menjadi sorotan yang serius bagi kalangan legislatif di Provinsi Jambi.
Hal ini mengingat dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat, khususnya kelompok menengah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah. Sebagai representasi lembaga legislatif, isu ini dinilai krusial karena berpotensi memicu tekanan ekonomi yang lebih luas.
Tidak hanya menambah beban pengeluaran rumah tangga, kenaikan harga LPG 12 kilogram juga dikhawatirkan menimbulkan efek berantai terhadap harga kebutuhan pokok lainnya.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata mengatakan, kenaikan harga LPG nonsubsidi harus disikapi secara serius dan terukur oleh semua pihak, terutama pemerintah daerah dan pemangku kebijakan terkait. Dari sisi dampak ekonomi, kenaikan harga berisiko memicu efek domino di tengah masyarakat.
“Meskipun ini kategori nonsubsidi, pengguna utamanya adalah masyarakat menengah dan pelaku usaha kecil. Jika terus naik, ini akan menambah beban biaya hidup masyarakat di tengah kondisi harga pangan yang juga fluktuatif,” katanya, Kamis (23/4/2026).
Ia mengingatkan potensi pergeseran konsumsi dari LPG 12 kilogram ke LPG 3 kilogram bersubsidi. Menurutnya, kondisi ini harus diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Kalau harga LPG 12 kilogram semakin tinggi, sangat mungkin masyarakat beralih ke LPG 3 kilogram. Ini berbahaya jika tidak dikendalikan, karena bisa mengganggu ketersediaan gas subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pengawasan distribusi LPG 3 kilogram agar tetap tepat sasaran. Selain itu, aparat terkait juga diminta meningkatkan pengawasan guna mencegah praktik penyalahgunaan seperti pengoplosan yang kerap terjadi akibat disparitas harga.
Ia mendorong pemerintah daerah bersama Pertamina untuk mengambil langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan. Salah satunya melalui pelaksanaan operasi pasar jika ditemukan gejolak harga yang tidak wajar di tingkat pangkalan maupun pengecer.
“Kita juga minta ada transparansi kepada publik terkait alasan kenaikan harga ini. Apakah dipengaruhi harga kontrak LPG dunia seperti CP Aramco atau karena faktor distribusi dan logistik. Ini penting agar masyarakat tidak berspekulasi,” jelasnya.
Selain itu, ia menyoroti perlunya perlindungan bagi pelaku UMKM yang selama ini bergantung pada LPG 12 kilogram sebagai sumber energi utama. Tanpa kebijakan yang berpihak, kenaikan harga gas dapat memicu kenaikan harga produk, khususnya di sektor kuliner yang berdampak pada inflasi daerah.
“Pemerintah perlu memikirkan skema bantuan atau insentif bagi UMKM. Jangan sampai mereka terpaksa menaikkan harga jual yang akhirnya membebani masyarakat luas,” sebutnya.
Dengan berbagai potensi dampak tersebut, DPRD Provinsi Jambi menilai diperlukan pengawasan ketat, koordinasi lintas sektor, serta kebijakan yang responsif dan berpihak pada masyarakat, agar stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga di tengah dinamika kenaikan harga energi.
