SEARAH.CO- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi mendapat tambahan anggaran kucuran anggaran Rp 30 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini telah masuk ke rekening daerah.
“Alhamdulillah kita dapat tambahan dari pemerintah pusat sebesar Rp 30 miliar,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Sudirman, Minggu (13/9/2026).
Sekda Sudirman mengatakan, bahwa anggaran Rp 30 miliar tersebut hanya untuk penanganan karhutla di wilayah Provinsi Jambi, seperti digunakan untuk pembuatan sumur bor dan penanganan ISPA.
“Termasuk biaya patroli pengawalan pencegahan juga bisa dialokasikan dan pemulihan lahan gambut juga bisa. Bantuan pemerintah pusat ini sangat membantu pemprov untuk penanganan karhutla,” katanya.
Pemprov Jambi tengah menunggu dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Kehutanan (Dishut) untuk membuat program perencanaan, agar alokasi anggaran Rp 30 miliar dapat digunakan.
“Kalaupun tidak tuntas di tahun ini bisa kita alokasikan di tahun 2027. Jadi kami menunggu program perencanaan dari OPD terkait, sehingga nanti bisa langsung digelontorkan untuk anggaran perubahan 2026 bisa dimasukkan. Tapi memang polanya tidak di perubahan, polanya di pergeseran,” kata dia.
Sudirman menambahkan, Pemprov Jambi sendiri telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3 miliar dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Dana BTT sudah digunakan untuk anggaran karhutla, terakhir kita mengalokasikan anggaran Rp 3 miliar,” sebutnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi mengingatkan kepada pemprov melalui dinas terkait agar memanfaatkan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp 30 miliar secara efektif dan tepat sasaran.
“Kami mendapat laporan dari badan anggaran, ada tambahan anggaran Rp 30 miliar untuk penanganan karhutla,” ujar Ketua DPRD Provinsi Jambi M Hafiz Fattah.
Politisi Partai PAN tersebut juga menyuarakan pentingnya tindakan hukum terhadap para pelaku pembakaran lahan. Mengingat, peristiwa karhutla memiliki dampak besar bagi kesehatan masyarakat.
Karena itu, penanganan karhutla memerlukan sinergi lintas wilayah dan lembaga guna mengantisipasi dampak kemarau yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi.
“Kami selalu mengedepankan dan menyuarakan baik di forum resmi maupun secara lisan langsung kepada aparat penegak hukum, siapapun perusahaannya dan siapapun dibelakangnya, tidak ada kompromi,” ungkapnya.
