SEARAH.CO DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah dan satuan tugas kebakaran hutan dan lahan (satgas karhutla) agar tidak menurunkan kewaspadaan, meskipun jumlah hotspot harian turun signifikan.
Catatan DPRD Provinsi Jambi berdasarkan laporan situasi karhutla, per Sabtu (12/9) pukul 19.00 WIB, hotspot pada periode pukul 00.00 hingga 16.00 WIB tercatat hanya 5 titik. Angka ini turun sekitar 73,7 persen dibandingkan pada tanggal (11/9) tercatat 19 titik.
Akan tetapi, DPRD Provinsi Jambi menilai penurunan hotspot harian itu belum dapat dijadikan indikator bahwa ancaman karhutla telah berakhir.
Secara kumulatif, terhitung sejak 1 Januari – 12 September 2026 jumlah hotspot mencapai 7.541. Sedangkan estimasi luas lahan terbakar kurang lebih telah mencapai 2.960,47 hektare.
“Lima hotspot tentu merupakan perkembangan yang menggembirakan. Tapi, jangan sampai angka itu membuat kita lengah. Disaat hotspot harian turun, luas terbakar justru telah mendekati 3.000 hektare dan kualitas udara di wilayah yang dipantau masih belum sehat,” ujar Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata, Minggu (13/9/2026).
Kenaikan estimasi luas lahan terbakar dibandingkan laporan sebelumnya. Pada (11/9) luas terbakar tercatat sekitar 2.871,71 hektare, sedangkan laporan terbaru menjadi 2.960,47 hektare. Dengan demikian, terdapat penambahan sekitar 88,76 hektare.
Menurut Ivan, kondisi tersebut memperlihatkan mengapa evaluasi karhutla tidak boleh hanya berpatokan pada jumlah hotspot harian. Hotspot adalah indikator penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.
“Kita juga harus melihat luas terbakar, titik api yang masih aktif, kemungkinan kebakaran ulang, kualitas udara, kesiapan armada serta dampaknya terhadap masyarakat,” katanya.
Politisi Partai Golkar tersebut meminta operasi pendinginan atau mop-up terus dilakukan dikawasan bekas terbakar untuk mencegah re-ignition, terutama pada lahan yang masih menyimpan bara.
Berdasarkan catatan DPRD Provinsi Jambi, dari lima hotspot yang terpantau pada (12/9), tiga titik berada di Kabupaten Tebo. Sementara masing-masing satu titik berada di Bungo dan Muaro Jambi.
Tebo juga mencatat Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) untuk parameter PM2.5 mencapai angka 200, tertinggi dari lokasi pemantauan yang tercantum dalam laporan.
Sedangkan Muaro Jambi ISPU untuk parameter PM2.5 berada di angka 178, Kota Jambi diangka 124 dan Tanjung Jabung Timur mencapai angka 110. Keempat angka itu dalam laporan berada pada kategori tidak sehat.
Mantan Kadis PUPR Provinsi Jambi itu menilai bahwa kondisi tersebut menunjukkan penanganan karhutla harus berjalan bersamaan dengan perlindungan kesehatan masyarakat. Anak-anak, lansia, ibu hamil serta masyarakat dengan gangguan pernapasan perlu menjadi prioritas dalam mitigasi dampak asap.
“Ketika kualitas udara belum sehat, maka respons kita tidak cukup hanya memadamkan api. Harus ada health response. Informasi kualitas udara harus cepat sampai kepada masyarakat dan kelompok rentan harus mendapatkan perhatian khusus,” jelasnya.
Ia juga menyoroti konsentrasi hotspot kumulatif di beberapa kabupaten. Berdasarkan laporan tersebut, Sarolangun mencatat 1.661 titik, Tanjung Jabung Barat 1.251, Batanghari 1.205, Tebo 1.195, dan Muaro Jambi 1.055 titik.
Kelima kabupaten tersebut menyumbang sekitar 84 persen dari keseluruhan hotspot kumulatif Jambi. Pola tersebut dapat menjadi dasar pemerintah menyusun kebijakan karhutla berbasis tingkat risiko atau risk-based budgeting.
“Anggaran, personel, peralatan, patroli, embung dan sumber air seharusnya semakin diarahkan kepada wilayah dengan risiko tertinggi. Jangan semuanya dibagi rata apabila tingkat ancamannya berbeda,” sebutnya.
DPRD mendorong Pemprov Jambi membangun sistem pemeringkatan risiko kabupaten atau kota yang mengintegrasikan hotspot, luas terbakar, kualitas udara, tingkat kemudahan terbakar, cuaca, ketersediaan air dan kesiapan operasi.
Ia menambahkan, kondisi operasional armada udara juga menjadi perhatian. Dalam laporan pada (12/9), terdapat armada yang beroperasi, sementara satu helikopter water bombing tercatat pilot unfit dan satu helikopter lainnya menjalani maintenance.
Lantas, DPRD Provinsi Jambi meminta kondisi tersebut diantisipasi dengan sistem cadangan. Sehingga kemampuan penanganan tidak terganggu ketika satu armada tidak dapat digunakan.
“Kita membutuhkan sistem primary, backup, dan ground response. Jangan sampai ketika satu helikopter mengalami kendala, response time kita ikut melambat. Ukuran keberhasilan bukan berapa banyak armada yang tersedia di atas kertas, tetapi berapa yang benar-benar siap ketika dibutuhkan,” ungkapnya.
