SEARAH.CO- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi menyoroti soal adanya kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi.
Hal itu pun tidak menjadi persoalan di DPRD Provinsi Jambi, hanya saja harus dibarengi dengan peningkatan kinerja birokrasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata mengatakan, bahwa pencairan dan kenaikan TPP harus sejalan dengan peningkatan kinerja birokrasi dan tidak harus mengorbankan belanja wajib daerah maupun pembangunan infrastruktur.
“Apabila memang ada wacana kenaikan TPP ASN ya saya rasa tidak masalah. Namun, kenaikan kesejahteraan harus berjalan seiring kualitas pelayanan publik serta kemampuan fiskal daerah,” ujarnya, Minggu (10/5/2026).
Pihaknya juga telah melakukan pembahasan mengenai TPP ASN, dan bahkan telah menjalankan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas keuangan daerah dan arah kebijakan anggaran ke depan.
“Kalau bicara indikator kinerja itu harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat, jangan sampai belanja daerah hanya habis untuk TPP. Sementara belanja modal dan pembangunan masih sangat kecil,” katanya.
Ia menyampaikan, bahwa pemerintah pusat telah memberikan persetujuan kenaikan TPP ASN Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Pemprov Jambi. Namun, persetujuan itu disertai sejumlah syarat yang wajib dipenuhi pemerintah daerah.
Adapun syarat itu diantaranya mulai dari pemenuhan belanja wajib, penyelesaian kewajiban keuangan daerah, peningkatan PAD, percepatan reformasi birokrasi hingga penguatan digitalisasi pelayanan pemerintah.
Syarat tersebut juga menjadi catatan penting agar APBD tetap sehat dan tidak terlalu berat pada belanja pegawai. Pasalnya, daerah juga dituntut menjaga ruang fiskal untuk pembangunan yang berdampak langsung pada ekomomi masyarakat.
“Pembayaran TPP tidak boleh mengorbankan belanja wajib yang sudah diatur secara nasional seperti pendidikan, kesehatan, pembayaran gaji, program prioritas daerah dan kewajiban hutang daerah hingga kewajiban pada pihak ketiga,” jelasnya.
Sekjen Golkar Jambi itu juga menyoroti porsi belanja infrastruktur yang dinilai masih perlu diperkuat. Menurutnya, pembangunan fisik daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan.
Lalu, kenaikan TPP harus berbanding lurus dengan capaian kinerja ASN dan pelayanan publik juga harus diperkuat, cepat, efisien dan semakin baik serta berdampak nyata bagi masyarakat.
“TPP boleh naik, tapi kinerja dan PAD juga naik. Jadi berbanding lurus. Jadi ada hubungan antara TPP dengan kinerja yang diberikan,” sebutnya.
