SEARAH.CO- Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi Samsul Riduan mengatakan, bahwa besaran angka Participating Interest (PI) 7 persen belum menjadi keputusan final.
DPRD Provinsi Jambi masih mendorong BUMD bersama pihak PetroChina untuk kembali melakukan negosiasi guna memaksimalkan manfaat ekonomi yang diterima daerah.
“Ini belum bisa final, karena pihak BUMD bersama pihak PetroChina akan kembali bernegosiasi untuk memaksimalkan pendapatan PI. Ini hak daerah,” ujarnya, Rabu (12/8/2026).
Ia menjelaskan, bahwa penawaran PI sebesar 7 persen yang disampaikan KKKS didasarkan pada pertimbangan keekonomian. Namun, DPRD meminta agar dasar perhitungan tersebut dituangkan secara tertulis dan dikaji secara menyeluruh.
“Pandangannya dari sisi keekonomian. Namun, kami minta ini tertulis dan dikaji bersama agar hak 7 persen itu tidak lari ke pidana,” katanya.
Ia menyampaikan, bahwa DPRD Provinsi Jambi masih berupaya memperjuangkan agar porsi PI yang diterima daerah dapat mencapai 10 persen.
“Kita masih upayakan itu, karena masalah keterbukaan publik, pendapatan asli daerah, dan BUMD kita bisa hidup,” jelasnya.
Ketua Pansus I DPRD Provinsi Jambi Abun Yani menyebut, bahwa terdapat potensi peningkatan penerimaan daerah apabila perhitungan PI mulai diberlakukan sejak Januari.
“Per Januari, artinya daerah semakin besar menerima PI itu,” kata Abun Yani.
Kendati, Abun Yani mengaku belum mengetahui secara pasti nominal penerimaan yang akan diperoleh Provinsi Jambi dari PI tersebut.
“Yang jelas, angka PI 7 persen tersebut belum final,” kata dia.
Direktur PT Jambi Indoguna Internasional (JII) Muhammad Ganda Wijaya mengatakan, besaran angka PI tersebut belum keputusan final. BUMD masih memperjuangkan agar wilayah itu mendapatkan angka lebih dari itu.
“7 persen itu belum final, masih dilakukan negosiasi, harapannya lebih dari 7 persen,” katanya.
Untuk diketahui, rapat pembahasan percepatan pengalihan PI di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi itu, dipimipin oleh Ketua Pansus I DPRD Provinsi Jambi Abun Yani.
Rapat itu juga dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata, Wakil Ketua II Samsul Riduan, Wakil Ketua III Faizal Riza, anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha, perwakilan Kejati Jambi, SKK Migas, PetroChina, tim percepatan PI Pemprov Jambi, dan Direksi BUMD PT JII.
