SEARAH.NET — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menyita uang Rp1,7 miliar dari kasus korupsi gagal bayar Medium Term Notes (MTN) PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) pada Bank Jambi tahun 2017-2018.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jambi, Yudhi Prihastoro, SH, MH mengatakan Tim Penyidik Kejati Jambi melakukan penyitaan berupa uang senilai Rp. 1.7 miliar. Uang tersebut berasal dari tersangka AE dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Gagal Bayar MTN PT. SNP pada Bank Jambi Tahun 2017-2018.
“Tersangka AE. Penyitaan tersebut melengkapi barang bukti dalam perkara ini,” katanya, Rabu (19/2/2025).
Menurutnya, saat ini telah dilakukan penitipan sementara di Rekening Penitipan Kejaksaan Tinggi Jambi di Bank BRI Cabang Jambi.
Dalam kasus ini tersangka AE disangka melanggar pasal primair yakni Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.
Serta Pasal subsider pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
“Perkara ini melibatkan Tersangka AE yang diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan beberapa pihak,” ungkapnya.
Para pihak yang terlibat dalam kasus korupsi ini yakni Yunsak El Halcon Bin H. Zaihifni Sihak (Alm) – telah dijatuhi pidana penjara selama 13 tahun. Dadang Suryanto Bin Supandi – dijatuhi pidana penjara selama 9 tahun. Andri Irvandi Bin Djohan – dijatuhi pidana penjara selama 13 tahun.
Leo Darwin diputuskan pidna penjara 16 tahun– yang saat ini sedang proses pengajuan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Jambi .
Tindak pidana korupsi ini terkait dengan gagal bayar dalam pembelian Medium Term Notes (MTN) PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) pada periode tahun 2017-2018.
“Kejaksaan Tinggi Jambi berkomitmen untuk menyelesaikan perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel demi penegakan hukum yang adil dan kepastian hukum dan dalam penanganannya tidak hanya berorientasi pada penghukuman namun juga pada pemulihan/ penyelamatan keuangan negara.” Tandasnya.
About the Author
