SEARAH.CO – Pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai salah satu bentuk pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan dan kemanfaatan bagi masyarakat terus diperkuat melalui sinergi antar instansi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang difasilitasi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal, Rabu (18/11).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam membangun kesamaan persepsi serta memperkuat koordinasi lintas sektor guna mendukung implementasi pidana kerja sosial secara efektif, terukur, dan berorientasi pada keadilan restoratif. Melalui kerja sama tersebut, diharapkan pelaksanaan pidana kerja sosial dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjadi sarana pembinaan bagi pelanggar hukum.
Nota kesepahaman ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, yakni Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Balai Pemasyarakatan Kelas I Jambi, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, serta Komando Distrik Militer 0419/Tanjab.
Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Anwar Sadat, M.Ag., menyampaikan apresiasi atas terjalinnya sinergi antarinstansi dalam mendukung implementasi pidana kerja sosial di daerah. Menurutnya, kolaborasi yang dibangun merupakan langkah positif dalam mewujudkan sistem hukum yang humanis dan berkeadilan.
“Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung penuh pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai bentuk penegakan hukum yang tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk memperbaiki diri melalui kontribusi nyata kepada masyarakat. Sinergi ini menjadi bukti bahwa penyelesaian permasalahan hukum membutuhkan keterlibatan dan komitmen bersama dari seluruh unsur terkait,” ujar Anwar Sadat.
Kolaborasi yang terjalin menegaskan komitmen bersama dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, akuntabel, dan berkeadilan. Melalui dukungan berbagai pihak, pelaksanaan pidana kerja sosial diharapkan dapat berjalan optimal sebagai bentuk sanksi yang tidak hanya memberikan efek pembinaan, tetapi juga mendorong terciptanya tanggung jawab sosial serta reintegrasi pelanggar hukum ke tengah masyarakat.
Dengan terbangunnya kesepahaman ini, seluruh instansi yang terlibat siap bersinergi dalam mendukung pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem pemasyarakatan yang semakin adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat luas.





