SEARAH.CO – Disosialisasi pengendalian gratifikasi Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Katamso, menegaskan komitmen perkuat integritas aparatur dilingkungan pemerintah daerah (Pemda).
Wabup Tanjabbar menegaskan bahwa integritas bukan sekadar nilai yang harus dipahami, tetapi harus menjadi prinsip yang wajib diterapkan setiap aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintahan.
“Pejabat publik memiliki tanggung jawab besar sekaligus menghadapi risiko terhadap praktik korupsi dan gratifikasi,” katanya, Kamis (27/8/2026).
Katamso menyebutkan setiap aparatur dituntut memahami secara jelas batasan gratifikasi, mengenali potensi pelanggaran, serta berani menolak dan melaporkan setiap pemberian yang dapat memengaruhi independensi dalam menjalankan tugas.
“Sebagai pejabat publik, kita sangat rentan terhadap korupsi dan gratifikasi. Karena itu, jangan sampai ada aparatur yang tidak memahami batasan dan ketentuan mengenai gratifikasi. Kita harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, serta jangan pernah mengambil sesuatu yang dapat menimbulkan konflik kepentingan,” ungkapnya.
Menurutnya, pengendalian gratifikasi tidak boleh berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata seluruh aparatur. Setiap pejabat dan pegawai memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas serta memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Setelah kegiatan ini, saya minta apa yang disampaikan narasumber benar-benar dipahami dan diterapkan. Jangan hanya mengetahui aturannya, tetapi harus dilaksanakan. Integritas harus dimulai dari diri sendiri dan menjadi budaya dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujarnya.
Wabup menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjabbar berkomitmen memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui pengendalian gratifikasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kita ingin seluruh aparatur memiliki komitmen yang sama. Tidak ada ruang bagi praktik korupsi dan gratifikasi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Kita harus bekerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Wabup juga menekankan bahwa peningkatan integritas aparatur harus berjalan seiring dengan upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah, termasuk dalam mendukung peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat
