SEARAH.CO – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata menyampaikan bahwa visi misi Jambi mantap, harus mendukung asta cita pemerintah Presiden Prabowo-Gibran seperti pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran serta memperluas lapangan pekerjaan.
Selain itu, pencapaian pemantapan jalan dalam rangka aksesibilitas distribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, Pemprov Jambi dalam target asta cita harus mengejar 8 persen.
“Makanya kita punya target kemantapan jalan, yang harusnya 76 persen diposisi jam mantap satu. Kan harusnya 25 persen pertahun, berarti artinya 25 persen kedepan,” katanya.
Dengan kondisi fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berkurang, ia mengkhawatirkan dalam rangka mendukung meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang harus mencapai 8 persen di asta cita.
“Pemotongan dana transfer itu berdampak kepada bagaimana kita mempunyai target mengejar indikator kinerja utama di tingkat kemantapan jalan,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD (Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah), yang seharusnya tahun 2027 belanja infrastruktur minimal 40 persen dari APBD.
“Sekarang, kita tidak sampai 30 persen. Artinya dengan pengurangan fiskal yang sempit itu tidak tercapai kedepannya sampai 2027,” kata dia.
Menurutnya, belanja pegawai juga seharusnya hanya 30 persen. Namun, pada kenyataannya sudah mencapai 40 persen lebih. Dikarenakan ada penambahan gaji kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Karena adanya penambahan gaji, meningkatkan gaji honorer yang masuk PPPK yang paruh waktu jadi penuh waktu, harusnya gajinya sesuai dengan ASN, yang diangkat database jadi paruh waktu itukan dinaikkan juga gajinya,” kata Ivan.
“Artinya, penambahan terhadap fiskal daerah kita, APBD. Makanya angkanya tidak bisa dipatok 30 persen, menjadi 40 persen sekian,” sambungnya.
Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi untuk tahun 2026 harus optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan dana bagi hasil (DBH) juga harus ditingkatkan.
“Langkah kedepan di tahun 2026, ya optimalisasi PAD. DBH bagaimana ditingkatkan. Karena luasan sawit secara izin lokasi mencapai 1,2 juta hektare. Kalau sudah bicara HGU, sudah mendapat pendapatankan,” jelasnya.
Kemudian, distribusi terhadap angkutan batubara. Target produksi batubara sebesar 35 juta matrix tone. Seharusnya, DBH bisa mendapat Rp 400 miliar namun hingga saat ini tidak mencapai Rp 100 miliar. Sehingga tidak menambah kekuatan fiskal APBD Provinsi Jambi sendiri.
Disektor lainnya, ia menekankan PAD dari pajak kendaraan bermotor. Pemerintah juga harus membuat kebijakan ataupun inovasi agar pajak kendaraan bermotor ini tertagih.
“Itu umpanya 60 persen. Karena dari 60 persen itu bisa ditingkatkan sampai 80 persen atau 90 persen. Lalu juga pajak bahan bakar bermotor, inikan kita harus transparan mana yang subsidi, inikan nilai objek pajaknya juga potensi pendapatannya, harus dikejar,” katanya.
Ia menyebutkan, bahwa di Provinsi Jambi juga banyak perusahaan angkutan yang kendaraannya bernomor polisi luar. Hal itu juga seharusnya ditekankan untuk melakukan mutasi ke bernomor polisi Jambi.
“Begitu juga pajak air permukaan, berapa jumlah pabrik yang memakai air permukaan. Nilai objek pajak, kuantitatifnya harus dimaksimalkan,” kata dia.
Menurutnya, pajak air permukaan di Provinsi Jambi masih rendah dibandingkan dengan Provinsi Riau. “Artinya bagaimana caranya optimalkan secara objek pajaknya, kuantitatifnya dan harganya mulai dinaikkan,” jelasnya.
Apabila Provinsi Jambi masih ketergantungan dengan dana transfer dari pemerintah pusat, ekonomi tidak dapat bergerak. Begitu juga dengan jalan khusus batubara agar dapat terealisasikan di tahun 2026.
“Bagaimana jalan khusus yang menjadi groudbreaking Gubernur itu bisa terealisasi di tahun 2026. Artinya, kuota yang ditargetkan 35 juta matrix tone bisa tercapai, kan menambah pendapatan DBH kita,” tuturnya.
Selanjutnya, aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi juga bisa di kerjasamakan dengan pihak ketiga. Sehingga dapat menambah PAD.
Ivan Wirata juga menyoroti profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) juga termasuk rendah. Seluruh OPD seharusnya betul-betul menunjukkan kinerjanya dan semakin disiplin.
“Karena kita udah bayar TPP, itu angkanya lumayan cukup tinggi. Makanya ada juga pegawai yang tidak masuk tapi dia juga dapat TPP,” sebutnya.
Adanya hal itu, ia meminta kepada pihak inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk betul-betul mengevaluasi ASN yang tidak profesional.
“Itu di bagusin semua, artinya ada komitmen fakta integritas. OPD yang menghasilkan potensi pendapatan itu betul-betul diletakkan sesuai dengan kemampuannya, ahlinya dan profesionalnya. Artinya mereka mempunyai beban untuk meningkatkan PAD,” jelasnya.
Secara demografi dan geografis, kata dia, Provinsi Jambi sangat menguntungkan.
“Karena punya pelabuhan, harus ada buat pelabuhan utama, seperti ujung jabung. Itukan Alki satu alur laut kepulauan Indonesia,” ucpanya.
“Artinya outlet, kalau dikatakan ada pelabuhan utama, mungkin. Karena dari Betung sampai Jambi, dari Rengat sampai Jambi itukan posisi sumber daya alamnya sama,” ungkapnya.
Secara geografis begitu menguntungkan. Dikarenakan melewati jalan tol. Apabila semua sumber daya alam dikeluarkan melalui ujung jabung yang interlandnya ke batam atau ke Alki satu, menurutnya demografi jumlah dimungkinkan dari Betung bisa masuk ke Pelabuhan Ujung Jabung dari Rengat.
“Karena Rengat itukan ke Dumai, Betung ke pelabuhannya itukan jauh juga dari Sumsel. Itukan sebenarnya peluang. Harusnya Jambi menjadi magnet. Tapi dibenahi semua,” pungkasnya.
