SEARAH.CO — Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar ) Anwar Sadat memberi waktu bagi penggunaan air yanah untuk segera mengurus perizinan hingga 31 maret 2026 jika lewat dapat dikenakan tindak pidana menanti.
Perizinan ini ditunjukan kepada semua pihak yang menggunakan air tanah baik masyarakat maupun perusahaan.
Bupati Tanjabbar Anwar Sadat mengatakan batas waktu pengurusan izin diberikan hingga 31 Maret 2026, dan apabila melewati tenggat tersebut, pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
“Ini penting untuk disampaikan kepada seluruh perusahaan dan masyarakat yang menggunakan air tanah, khususnya melalui sumur bor. Jika tidak diurus sampai batas waktu, bisa dikenai sanksi hukum,” katanya tegas.
Bupati menjelaskan bahwa pengaturan penggunaan air tanah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, serta diperkuat dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah. Regulasi tersebut menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya air tanah secara berkelanjutan, terintegrasi, dan bertanggung jawab.
Penggunaan air tanah untuk kegiatan usaha diwajibkan memiliki izin pengusahaan air tanah, sementara untuk kegiatan non-usaha, seperti pemakaian rumah tangga, diperlukan persetujuan penggunaan air tanah, khususnya bila volume pemakaian mencapai atau melebihi 100 meter kubik per bulan.
“Ketentuan ini diberlakukan sebagai upaya perlindungan sumber daya air dari kerusakan, baik secara kualitas maupun kuantitas,” ungkapnya.
Bupati mengimbau agar setiap perusahaan atau badan usaha yang telah memanfaatkan air tanah dapat segera memenuhi kewajiban perizinan dan pembayaran pajak air tanah. Menurutnya, pentingnya peran camat untuk menyosialisasikan hal ini secara masif, khususnya kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah kecamatan masing-masing.
“Saat ini baru ada delapan perusahaan yang memiliki izin penggunaan air tanah. Ini harus dicek langsung melalui Dinas Perizinan. Lengkapi dokumen, tegakkan aturan dan regulasi. Ini sifatnya wajib dan berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Bupati juga meminta perhatian khusus terhadap perusahaan-perusahaan besar, seperti perusahaan perkebunan kelapa sawit, yang menjadi salah satu sektor pengguna air tanah terbesar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
