SEARAH.CO – Beredar kabar, Besok Sabtu 14 November 2026 F, SK dan sejumlah peserta lelang kepala dinas ada bertemu pejabat penting Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) di Jakarta, ada apa?.
Pertemuan itu akan dilakukan besok, namun sebelum F bersama O terlebih dahulu melakukan pertemuan di Jakarta dengan seseorang pejabat penting dan istri pejabat Tanjabbar tersebut.
Pertemuan itu berdasarkan kabar beredar digelar pada Selasa 9 November 2026. F dan O berangkat sekitar pukul 17.00 dari tempat pelatihan Pengadaan Barang Dan Jasa (PBJ) yang berada di Ciawi, Bogor, ke Jakarta menyusul sang pejabat dan istri pejabat tersebut. Apakah ini menjadi dugaan lobi-lobi jabatan untuk menjadi pemenang lelang jabatan.
Keduanya, F dan O kemudian kembali lagi ditempat pelatihan PBJ di Ciawi, Bogor sekitar pukul 23.00 wib.
Namun, F dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp searah.co tidak merespon pesan bercentang dua namun tidak merespon atas konfirmasi tersebut.
Saat ini, F saat ini masih di Jakarta beredar kabar ia besok akan melakukan pertemuan kembali dengan pejabat tersebut di Jakarta. Namun, kali ini yang akan bertemu bukan hanya F akan tetapi juga SK akan melakukan pertemuan dengan pejabat tersebut. SK akan berangkat besok ke Jakarta.
Mengapa pertemuan di Jakarta itu dilakukan secara intens saat proses lelang tengah berjalan adakah terjadinya pengaturan jabatan atau pemenang atau bahkan terjadinya jual beli jabatan.
SK dan O sendiri belum dikonfirmasi searah.co
Diberitakan sebelumnya, pendaftaran lelang jabatan ini di dibuka pada 27 Oktober – 10 November 2026 dan dikuti oleh 20 orang untuk tiga OPD.
20 orang tersebut terdiri dari DLH sebanyak 6 orang yang mengikuti yakni Hilman Hidayat, Fidruzal, Herman, Sofiyan Kadri, Adi Cahyadi Kartika dan Yulianti.
Kemudian untuk BPBD ada 8 orang yakni Amran Kurniawan, Hendry Fonda, Ridwan, Ismail, Olan Idias Ali, Handriati Bustan, Nurhamdi, Muhamad Ridwan.
Selanjutnya, Damkar diikuti 6 orang yakni Pandu Eko Putra, Zulkifli, Suhaimi, Suryansah, Rendriawan Akbar, dan Nasrun.
Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Katamso, meminta lelang jabatan pimpinan tinggi (JPT) di tiga organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjabbar dilakukan secara transparan.
Katamso mengatakan ada tiga OPD yang dilakukan lelang JPT yakni dinas lingkungan hidup (DLH), dinas pemadam kebakaran (damkar) dan badan penanggulangan bencana Daerah (BPBD).
Katamso saat ini proses masih terus berjalan hingga tanggal 10 November 2026 mendatang. Ia berharap calon-calon yang yang nantinya menduduki jabatan ialah yang berkompeten di bidangnya.
“Proses sudah berjalan ada beberapa jabatan yang kosong dan segera harus di isi. Kita berharap calon-calon yang muncul ini memiliki kompetensi dan tentunya pantia sudah diseleksi pangkat dan syarat lainnya,” katanya beberapa saat lalu.
Katamso berharap adanya pengawasan oleh masyarakat agar proses lelang JPT ini berjalan sebagaimana mestinya. Sebab nantinya para kepala dinas yang terpilih dalam JPT ini yang akan menentukan arah kebijakan di dinas yang bersentuhan dengan masyarakat.
“Insyaallah berjalan lancar dan kita berharap ada pengawasan dari masyarakat karena masyarakat itu punya hak untuk melihat kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintah,” ungkapnya.
Sementara itu saat ditanya soal transparansi pelaksanaan lelang, Wabup menegaskan peran serta masyarakat dalam pengawasan harus terus dilakukan agar yang terpilih dalam JBT yang nantinya akan dilantik menjadi kepala dinas benar-benar yang bisa bertangungjawab.
“Sudah saya sampaikan tadi karena masyarakat punya hak untuk mengawasi perjalanan kebijakan pemerintah agar berjalan dengan tertib dengan transparan dan dapat dipertanggung jawabkan,” ujarnya
Ditanya semua ASN yang memenuhi syarat boleh ikut?. Wabup menegaskan sepanjang sesuai ketentuan dan syarat terpenuhi semuanya berhak dan boleh mengikuti lelang tersebut.
“Semua asn boleh ikut sepanjang persyaratan memenuhi pangkat dan lain-lain berhak dan itukan hak pegawai untuk ikut lelang atau mempunyai kesempatan untuk ikut promosi,” Ungkapnya
Artinya tidak harus IPDN atau non IPD. Katamso dengan tegas menyebutkan yang terpenting harus sesuai dengan ketentuan yang ada.
“Yang penting harus memenuhi persyaratan.” Pungkasnya
