SEARAH.CO – Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Katamso, meminta lelang jabatan pimpinan tinggi (JPT) di tiga organisasi perangkat daerah (OPD) do Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjabbar dilakukan secara transparan.
Katamso mengatakan ada tiga OPD yang dilakukan lelang JPT yakni dinas lingkungan hidup (DLH), dinas pemadam kebakaran (damkar) dan badan penanggulangan bencana Daerah (BPBD).
Katamso saat ini proses masih terus berjalan hingga tanggal 10 November 2026 mendatang. Ia berharap calon-calon yang yang nantinya menduduki jabatan ialah yang berkompeten di bidangnya.
“Proses sudah berjalan ada beberapa jabatan yang kosong dan segera harus di isi. Kita berharap calon-calon yang muncul ini memiliki kompetensi dan tentunya pantia sudah diseleksi pangkat dan syarat lainnya,” katanya beberapa saat lalu.
Katamso berharap adanya pengawasan oleh masyarakat agar proses lelang JPT ini berjalan sebagaimana mestinya. Sebab nantinya para kepala dinas yang terpilih dalam JPT ini yang akan menentukan arah kebijakan di dinas yang bersentuhan dengan masyarakat.
“Insyaallah berjalan lancar dan kita berharap ada pengawasan dari masyarakat karena masyarakat itu punya hak untuk melihat kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintah,” ungkapnya.
Sementara itu saat ditanya soal transparansi pelaksanaan lelang, Wabup menegaskan peran serta masyarakat dalam pengawasan harus terus dilakukan agar yang terpilih dalam JBT yang nantinya akan dilantik menjadi kepala dinas benar-benar yang bisa bertangungjawab.
“Sudah saya sampaikan tadi karena masyarakat punya hak untuk mengawasi perjalanan kebijakan pemerintah agar berjalan dengan tertib dengan transparan dan dapat dipertanggung jawabkan,” ujarnya
Ditanya semua ASN yang memenuhi syarat boleh ikut?. Wabup menegaskan sepanjang sesuai ketentuan dan syarat terpenuhi semuanya berhak dan boleh mengikuti lelang tersebut.
” Semua asn boleh ikut sepanjang persyaratan memenuhi pangkat dan lain-lain berhak dan itukan hak pegawai untuk ikut lelang atau mempunyai kesempatan untuk ikut promosi,” Ungkapnya
Artinya tidak harus IPDN atau non IPD. Katamso dengan tegas menyebutkan yang terpenting harus sesuai dengan ketentuan yang ada.
“Yang penting harus memenuhi persyaratan.” Pungkasnya
