SEARAH.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi dan Bupati Kabupaten Kelaten, Hamenang Wajar Ismoyo terkait suap untuk mengkondisikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bagaimana WTP di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) yang rutin mendapatkan WTP?.
“Kepala Perwakilan BPK meminta sejumlah uang kepada Bupati Klaten agar WTP,” kata sumber di internal KPK yang mengetahui perkara tersebut, Kamis (15/10/2026) malam seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Menurut sumber CNN Indonesia tersebut mengatakan dari permintaan uang sejumlah Rp1,3 miliar, baru terealisasi sebesar Rp400 juta.
“Caranya dengan menghilangkan beberapa temuan pada audit BPK 2025,” katanya menjelaskan modus permintaan uang untuk status WTP Pemerin
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dalam OTT tersebut ada Bupati Kelaten dan Ketua BPK Jateng. Dalam perkara ini total 20 orang di OTT tersebut sebanyak 19 orang di tangkap di Kelaten dan 1 orang di Jakarta dari pihak BPK Jateng semuanya ditangkap pada Kamis (15/10/2026) malam.
“Dari total 19 orang yang diamankan oleh tim KPK di wilayah Klaten, sembilan orang di antaranya dibawa tadi malam dengan berangkat dari Klaten menggunakan kereta dan pagi ini sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK,” katanya seperti dikutip dari Viva co id.
OTT ini diduga berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun penerimaan lainnya dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Selain itu, ada juga dugaan pemberian yang dilakukan oleh bupati kepada oknum BPK terkait dengan pengondisian audit.
Dari operasi senyap tersebut, KPK juga mengamankan uang sekurangnya Rp1 miliar.
Tentu hal ini menjadi pertanyaan apakah pengaturan predikat WTP juga terjadi di Kabupaten Tanjabbar yang terus berulang di peroleh ditengah banyaknya temuan dan pekerjaan yang banyak bermasalah di Tanjabbar.
