SEARAH.CO – Indra Safari dan Sudirman mengecam tindakan yang dilakukan oleh istri Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Umi Hj Fadilah Sadat, S.H yang menggunakan Rumah Dinas (Rumdis) untuk tempat ilang tahun dan karaokean.
Indra Safari salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Tanjabbar mengatakan tindakan yang dilakukan istri bupati tersebut sangat tidak etis dan terkesan kurang tepat dilakukan. Seharusnya kata Indra Safari istri bupati dapat memberikan contoh yang baik dalam menggunakan fasilitas negara untuk para pegawai dan masyarakat pada umumnya.
“Itu listrik, bangunan ruangan itu kan di bangun dan dibayar oleh uang dari rakyat yang dikelola dalam anggaran daerah,” katanya.
Dari dulu hingga saat ini baru di jaman Bupati Tanjabbar Anwar Sadat rumah dinas bisa dijadikan tempat karaokean hingga larut malam.
“Apalagi sang suaminya itukan bupati sekaligus ulama’ harusnya memberikan contoh bagaimana ulama’ dalam memberikan teladan ke pada umatnya,” ujarnya.
Ia mengaku dulu saat kampanye dirinya selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa Bupati Tanjabbar Anwar Sadat yang saat itu berstatus calon selalu ia sampaikan ke masyarakat jika bupati ini anak ulama’ besar dan amanah.
” Ya kan hari ini kita kritik kita disalahkan, dulu saya yang mengusung dia ke kampanye -kampanye di periode pertama dan periode kedua kita pilih netral saja,” ucapnya.
Apalagi kata dia saat ini ada instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan kepada kepala daerah untuk melakukan efisiensi tetapi dengan penggunaan rumah dinas untuk acara pribadi itu merupakan bentuk pemborosan.
“Rumah dinas dan aula rumah dinas itu kan rumah rakyat harusnya dipergunakan untuk kepentingan berkaitan dengan rakyat. Masak sekelas bupati ga bisa sewa hotel untuk merayakan istinya maunya pakai rumah dinas yang fasilitas negara,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Ormas Rajawali Sakti Tanjabbar, Sudirman, juga mengecam tindakan yang dilakukan istri Bupati itu. Ia meminta aparat penegak hukum untuk mendalami adanya dugaan penyalah gunaan fasilitas negara.
Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pengecekan adanya dugaan gratifikasi atau tidak dalam acara ulang tahun tersebut.
“Bisa jadikan ada gratifikasi, yang antar-antar kue itukan bisa jadi gratifikasi juga,” ungkapnya.
Sudirman lebih jauh meminta bupati untuk tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan fasilitas negara seperti apa yang terjadi tersebut.
“Sangat tidak pantas memalukan, itu uang rakyat yang di pakai malah digunakan untuk karaokean.” Pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Viral di media sosial Facebook (FB) diduga dalam rangk merayakan ulang tahun istri Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Umi Hj Fadilah Sadat rumah dinas menjadi room karaoke.
Dalam video yang di unggahan akun @medanggopal di grup Facebook Peduli Tanjung Jabung Barat berdurasi 0.30 detik tersebut terlihat suara musik dan bernyanyi ada tampak jelas istri Bupati Tanjabbar Umi Hj Fadilah Sadat yang menyaingi dan sejumlah pengunjung ikut sangkat tangan dan berjoget.
Dalam unggahan video itu, @mendanggopal memberikan keterangan Rumah Dinas Bupati Mendadak menjadi rom karaoke. Itu rumah dinas rakyat, tolong sadar diri. Masyarakat lagi susah kalian senang senang.
Hal ini menjadi kritik bagi Bupati Tanjabbar Anwar Sadat yang diduga menyalahgunakan rumah dinas untuk kegiatan pribadi diluar dari pada kegiatan kenegaraan atau kegiatan pemerintah daerah.
Kadis Kominfo Tanjabbar, Joan Prayuda menjelaskan bahwa kegiatan yang terlihat dalam video tersebut tidak direncanakan sebelumnya dan berlangsung secara spontan.
“Perlu kami luruskan bahwa kegiatan tersebut bukanlah kegiatan yang direncanakan atau dipersiapkan sebelumnya. Suasananya berlangsung secara spontan dan dalam suasana kekeluargaan,” ujar Kadis Kominfo.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah menghormati kritik dan perhatian masyarakat terkait penggunaan rumah dinas maupun fasilitas pemerintah.
Kadis Kominfo menambahkan, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan tugas pemerintahan secara profesional serta terbuka terhadap masukan masyarakat.
“Kami memahami bahwa setiap aktivitas pejabat pemerintah akan menjadi perhatian publik. Karena itu, apabila ada hal yang perlu diluruskan, tentu kami akan memberikan penjelasan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan berimbang,” pungkasnya.
